Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia

Tangerang, Kemendikdasmen —

Mahkamah Agung menyelenggarakan Kegiatan Forum Tematik Bakohumas pada tanggal 12 November 2024 di Tangerang Selatan. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”. Acara dibuka oleh Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Hasyim mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbangun kesadarannya atas hukum. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pengukuran kesadaran masyarakat atas hukum memperoleh skor 0.80 dengan kategori baik.
 
Dengan kondisi tersebut, kehadiran penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung merupakan terobosan reformasi sistem hukum perdata yang tepat di saat mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat atas hukum. Hadirnya gugatan sederhana memperluas akses masyarakat terhadap keadilan proses pengadilan yang selama ini dibayangkan hanya dapat dilakukan oleh advokat, sekarang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
 
“Masyarakat dapat merasakan sendiri bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan, mulai dari memberanikan diri datang ke pengadilan, mendaftarkan gugatan, melakukan pembayaran, menjalani proses persidangan, hingga pelaksanaan,” ujar Hasyim di Jakarta, Selasa (12/11).
 
Pada kesempatan yang sama, Dr. Ricky Perdana Waruwu, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas, Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500 juta rupiah, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. “Gugatan sederhana dapat membantu para pelaku usaha menengah ke bawah untuk menuntut prestasi dan membatasi upaya hukum ke Mahkamah Agung,” lanjut Ricky.
 
Kriteria perkara yang bisa masuk dalam gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi dengan kerugian materiil maksimal 500 juta rupiah, perkara yang masuk di pengadilan khusus tidak termasuk dalam gugatan sederhana, dan sengketa tanah juga tidak termasuk dalam gugatan sederhana.
 
Pada saat sesi diskusi, Reza, salah satu peserta dari Badan Intelijen Negara menyampaikan usulannya agar pihak Mahkamah Agung menjemput bola ke kalangan kaum menengah ke bawah yang umumnya menganggap bahwa memproses sebuah perkara ke pihak kepolisian akan memakan banyak biaya. Menanggapi hal ini, Ricky mengatakan bahwa masyarakat bisa datang ke pengadilan untuk menyampaikan ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Petugas informasi akan menyampaikan ke masyarakat program gugatan sederhana ini dan mereka juga akan melakukan pendampingan agar masyarakat ikut dalam program tersebut. Ricky juga menyebutkan bahwa pengadilan membuka layanan pengaduan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masing-ma;sing wilayah, sehingga masyarakat bisa bertanya – tanya mengenai program ini dengan leluasa.*** (Penulis: Rona Uly/Editor: Denty A.)